Perkembangan & Pelaksanaan Ketatanegaraan (Konstitisi/UUD) Republik Indonesia

NO	Konstitusi yang berlaku	Masa Berlaku	Kondisi
1	UUD 1945	18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949	·         Kekuasaan presiden tak terbatas : ü  Eksekutif ü  MPR ü  DPR ü  DPA ·         Kabinet presidensiil ·         Adanya maklumat wapres no. X => KNIP memegang kekuasaan legialatif dan ikut menetapkan GBHN (mulai saat ini kekuasaan presiden sudah terbatas ·         Adanya maklumat pemerintah (14 November 1945 => perubahan kabinet menjadi parlementer)
2.	Konstitusi RIS 1949	Tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950	·         Bentuk negara adalah serikat ·         Bentuk pemerintahan republik dengan sistem parlementer ·         Pelaksana kedaulatan adalah presiden bersama DPR dan senat ·         Pemerintahan oleh menteri dipimpin perdana menteri bertanggungjawab pada perlemen
3.	Undang-Undang Dasar Sementara 1950	17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959	·         Negara RI kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem parlementer (piagam persetujuan RIS 19 mei 1950) ·         Menteri sebagai penyelenggara pemerintah bertanggunga jawab pada DPR ·         DPR kerap kali jatuh => mosi tidak percaya dari anggota parlemen ·         Sidang konstituante gagal menetapakan UUD pengganti UUDS 1950 ·         Presiden mengeluarkan dekrit presiden ( 5 juli 1959) untuk menyelamatkan negara akibat gagalnya parlemen dalam menyusun UUD baru
4.	Kembali ke UUD 1945	v  Orde Lama Pada 1959 – 1965 v  Orde Baru Pada 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998	·         Banyak penyelewengan pancasila dan UUD 1945 (ORLA) ·         Ada tekad mempertahankan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen ·         Terjadi kreisis multidimensi karena KKN
5.	Masa Reformasi	Berlaku pada 1998 – sekarang	·         Diawali pengunduran diri presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden Habibie ada peristiwa istimewa untuk rakyat : ü  Sidang istimewa MPR  ü  Pemilu 1999 (presiden A. R. Wahid) ü  Sidang istimewa MPR => permintaan pertanggungjawaban presiden A. R. Wahid ·         MPR mengadakan sidang tahunan dan mengandemen UUD 1945 disesuaikan dengan perkembangan zaman ·         Pemilu tahun 2004 => memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil presiden